Berita Terkini :
Home » » Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Written By Tim Buldink on Jumat, 14 Februari 2014 | 23.36

 Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

 
Dalam acara tersebut hadir pula Deputi Menko Kesra Bidang Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat Ghazali H. Situmorang, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Bambang Widianto, Dirut Bulog, Sutarto Alimuso serta Kepala Bulog Divre VII Sulselbar, Tommy S. Sikado.
Dalam sambutannya, Agung Laksono menyebutkan penerima manfaat Raskin secara Nasional tahun 2014 telah ditetapkan sebanyak 15,5 juta RTS dan akan disalurkan Raskin sedikitnya 233 ribu ton setiap bulan. Hal tersebut sesuai dengan hasil kajian Kemenkokesra bersama beberapa perguruan tinggi pada tahun 2013. "Asumsi yang digunakan, pagu Raskin sebesar 15 kilogram per RTS dalam sebulan. Menjelang pemilihan legislatif, hendaknya Raskin ini tidak dipolitisasi," pintanya.  Ia mengingatkan masyarakat agar melaporkan jika ada indikasi penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Sementara itu, Wagub Agus Arifin Nu’mang mengatakan, program raskin sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan kluster 1 termasuk bantuan sosial berbasis keluarga. "Program ini sudah berjalan sejak 1998. Melalui program ini pemerintah menjamin masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan," ujarnya. Jika rata-rata konsumsi beras nasional saat ini 113,7 kg/kapita/tahun dan setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) terdiri atas 4 jiwa, maka Program Raskin telah memberi kontribusi sebesar 39,6% dari kebutuhan beras setiap bulannya bagi setiap rumah tangga miskin. Wagub juga mengharapkan agar BPKP Sulsel mengawasi secara obyektif program Raskin 2014. "BPKP diharapkan dapat mendukung instansi pemerintah menerapkan sistem pengendalian intern pada Perusahaan Umum, dalam hal ini Perum Bulog Divisi Regional Sulsel," lanjutnya.
Menanggapi permintaan itu, Kepala BPKP Sulsel, Deni Suardini menyanggupinya dan menegaskan bahwa program-program yang pro-rakyat seperti program Raskin 2014 yang berupa subsidi beras bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, wajib dikawal.  "Dengan demikian, dapat diyakinkan bahwa pelaksanaannya telah dilakukan secara akuntabel dan memenuhi 6 tepat: sasaran, waktu, mutu, jumlah, harga dan administrasi," tegas Deni.
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | APIP | inspektoratpare.blogspot.com
Copyright © 2014. Inspektorat Kota Parepare - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by APIP
Proudly powered by Salam Blogger