Berita Terkini :
Home » » RENCANA UMUM PENGADAAN

RENCANA UMUM PENGADAAN

Written By Tim Buldink on Sabtu, 22 Maret 2014 | 01.48














Menurut Perpres 54 Tahun 2010, PA/KPA menyusun dan melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing yang meliputi Kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerjasama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.
Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan system dan kualitas kemampuan teknis.
Sedangkan ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan memiliki tugas untuk mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing, di papan pengumuman resmi dan di portal pengadaan nasional yang diumumkan melalui LPSE, dengan lama pengumuman paling kurang 7 hari kerja untuk lelang umum dan 3 hari kerja untuk lelang/seleksi sederhana dan pemilihan langsung. Pengumuman oleh ULP tidak menggugurkan kewajiban untuk mengumumkan rencana umum pengadaan di awal tahun, meskipun pelelangan dilakukan secara elektronik (melalui LPSE). Paket yang belum diumumkan pada Rencana Umum Pengadaan tidak dapat diumumkan oleh ULP.
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a.   Mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
b.   Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa;
c. Menetapkan kebijakan umum tentang  pemaketan pekerjaan, cara Pengadaan Barang/Jasa, dan pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
d.   Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa harus diumumkan secara terbuka oleh PA/KPA kepada masyarakat luas melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE setelah rencana kerja dan anggaran K/L/D/I disetujui oleh DPR/DPRD yang berisi paling kurang:
a.    Nama dan alamat Pengguna Anggaran;
b.    Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c.    Lokasi pekerjaan; dan
d.    Perkiraan besaran biaya.
Menurut LKPP, pada prinsipnya pengumuman pelelangan/seleksi dilakukan setelah paket tersebut diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa jadi Pelelangan/seleksi yang diumumkan sebelum rencana pengadaan tersebut disampaikan kepada masyarakat oleh PA/KPA, maka pelelangan dinyatakan tidak sesuai dengan prosedur dan dinyatakan gagal.
Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa menggunakan sumber data yang terdapat dalam dokumen anggaran beserta data pendukungnya (KAK dan RAB). Sedangkan HPS disusun pada saat pelelangan/seleksi akan dimulai yang diperoleh dari hasil survei pasar. Dengan demikian terdapat kemungkinan perbedaan antara nilai yang diumumkan oleh KPA pada rencana umum pengadaan dengan nilai HPS yang ditetapkan oleh PPK yang selanjutnya diumumkan oleh ULP. (agus)
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | Amy Bhogel | inspektoratpare.blogspot.com
Copyright © 2014. Inspektorat Kota Parepare - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Amy Bhogel
Proudly powered by Salam Blogger